PRESIDEN PRABOWO RI 1 MARAH DAN MEMBERI PERINGATAN KERAS SERTA AKAN TINDAK TEGAS OKNUM JENDERAL TNI POLRI TERBUKTI TERLIBAT & MELINDUNGI TAMBANG ILEGAL
Denpasar, RI1TV.com – Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap tegas bahkan menyatakan kesal terhadap kondisi di mana para Dandim dan Danrem tidak mengetahui adanya tambang ilegal di wilayah masing-masing. Hal ini disampaikannya dalam konteks komitmen reformasi aparat penegak hukum, khususnya Polri dan TNI, untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sebelumnya, pada tanggal 5 Agustus 2025, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM telah mengungkapkan maraknya fenomena Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di berbagai wilayah Indonesia, bahkan ditemukan di kawasan cukup dekat dengan Jakarta, tepatnya di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Direktur Jenderal Rilke Jeffri Huwae menyebut potensi kerugian negara akibat aktivitas tersebut mencapai miliaran rupiah dan pelaku yang diketahui merupakan perusahaan dalam negeri, meskipun belum ada tersangka yang ditetapkan.
“Buat apa punya pejabat seperti itu!” tegas Prabowo dalam pidato selanjutnya, mengkritik bahwa pejabat yang seharusnya mengawasi kondisi wilayah justru tidak mengetahui aktivitas yang jelas-jelas melanggar hukum ini. Pada tanggal 15 Agustus 2025, dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI, ia mengungkapkan terdapat 1.063 lokasi tambang ilegal di seluruh Indonesia dengan potensi kerugian negara hingga Rp300 triliun, termasuk di Wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang kerugiannya mencapai Rp5,7 triliun akibat tambang batubara ilegal di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto.
Presiden menegaskan bahwa reformasi yang akan dilakukan tidak hanya sebatas pada struktur organisasi, namun juga pada peningkatan kapasitas dan tanggung jawab setiap aparatur. Ia juga memberikan peringatan tegas kepada oknum jenderal TNI maupun Polri yang terbukti terlibat atau melindungi tambang ilegal, akan ditindak tegas serta mengingatkan anggota partai politik termasuk dari Gerindra untuk melaporkan diri jika terlibat. Pada 15 Desember 2025, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, ia kembali menyampaikan terkait keterlibatan oknum TNI-Polri dalam tambang ilegal dan penyelundupan.
Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait mengenai kritik yang disampaikan Presiden Prabowo. RI1tv.com akan terus mengikuti perkembangan terkait reformasi aparat penegak hukum dan penanganan tambang ilegal di Indonesia.
