MUTASI BESAR POLRI 2026, 108 PERWIRA DIPINDAH, 9 KAPOLDA BARU DILANTIK — HABIB SALIM JINDAN BAHARUN: PEMIMPIN DAN PENEGAK HUKUM WAJIB INGAT ALLAH, INGAT KEMATIAN AGAR AMANAH & TIDAK KORUPSI

Jakarta, 12 Mei 2026 – RI1TV.com – Kepolisian Republik Indonesia kembali melakukan penyegaran besar-besaran jajaran pucuk pimpinan. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/960/V/KEP./2026 tertanggal 7 Mei 2026, sebanyak 108 Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) mengalami mutasi dan rotasi jabatan. Pergeseran ini mencakup promosi jabatan, penempatan setingkat, selesai pendidikan hingga memasuki masa pensiun. Sebanyak 91 orang di antaranya mendapatkan kenaikan pangkat atau penyesuaian jabatan, serta terjadi pergantian pimpinan di 9 wilayah Kepolisian Daerah (Kapolda) dan sejumlah posisi strategis di Mabes Polri.

Dalam perombakan ini, posisi penting Kalemdiklat Polri diisi Komjen Pol Drs. R. Z. Panca Putra S., M.Si. Sembilan Kapolda baru dilantik untuk memimpin wilayah strategis, yakni Kapolda Sumbar, Kaltara, Jabar, Kalbar, Malut, NTB, Bengkulu, Sultra, dan Sulteng. Selain itu diganti pula Kapolres Metro Depok dan Kapolresta Pangkal Pinang. Ada pula kenaikan golongan bagi puluhan perwira, termasuk satu perwira wanita yang naik menjadi Brigjen Pol.

Menanggapi pelaksanaan mutasi ini, Kapolri melalui Kadiv Humas Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa pergantian jabatan adalah hal yang wajar dan merupakan bagian mutlak dari pembinaan karier dan penguatan organisasi.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan langkah penyegaran, regenerasi kepemimpinan, serta upaya meningkatkan profesionalisme personel agar mampu menjawab tantangan tugas yang makin dinamis. Tujuannya satu: supaya Polri semakin adaptif, bersih, dan mampu memberikan pelayanan, perlindungan, serta pengayoman terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami ingin pemimpin yang ditempatkan di setiap posisi benar-benar bisa bekerja dekat dengan rakyat, menegakkan hukum secara tegas dan berkeadilan,” tegasnya.

Langkah besar ini pun mendapat sorotan dan tanggapan mendalam dari tokoh masyarakat sekaligus tokoh pembela hukum, Habib Salim Jindan Baharun, selaku Presiden Majelis Dzikir Prabowo RI 1 sekaligus Ketua Pusat Pengacara Presiden. Dalam keterangannya khusus untuk EdisatuTV.com, ia menyambut baik penyegaran ini namun sekaligus menyampaikan pesan penting, himbauan dan pengingat keras bagi seluruh pemimpin baru, para penegak hukum, dan pejabat negara yang baru saja mendapat amanah jabatan.

Habib Salim Jindan Baharun menegaskan, jabatan dan kekuasaan bukanlah kebanggaan semata, melainkan titipan amanah berat dari rakyat dan dari Allah SWT. Ia mengingatkan nilai dasar yang harus selalu melekat dalam dada setiap pemimpin penegak hukum.

“Kepada seluruh pemimpin bangsa, para penegak hukum, para pejabat yang baru saja mendapat amanah jabatan dalam mutasi besar ini, saya ingatkan dan himbau dengan sepenuh hati: Selalu berzikir, selalu ingat kepada Allah SWT, selalu ingat akan kematian. Ingatlah, hidup di dunia ini hanyalah sementara, bagai berkemah sekejap mata. Sedangkan kehidupan akhirat itu kekal dan abadi, selamanya tidak akan berakhir. Prinsip dasarnya satu: Tiada Tuhan selain Allah (La ilaha illallah).”

Menurutnya, pengingat akan Allah dan kematian adalah benteng terkuat agar setiap pemimpin tidak tergelincir ke jalan yang salah.

“Kenapa wajib ingat Allah dan ingat mati? Supaya hati kita terjaga, supaya kita tidak berbuat sewenang-wenang, tidak menyalahgunakan wewenang, tidak berani melakukan korupsi, pungutan liar, pemerasan atau memakan hak rakyat. Ingat mati membuat kita sadar: jabatan bisa dicabut, harta bisa tertinggal, tapi amal perbuatan itulah yang dibawa mati. Jika ingat Allah dan ingat mati, maka kita akan benar-benar menjadi manusia yang AMANAH, JUJUR, ADIL, dan BERADAB.”

Habib Salim Jindan Baharun berharap, para pimpinan baru jajaran Polri ini benar-benar hadir menjadi pelindung rakyat. Hukum harus ditegakkan tajam ke atas maupun ke bawah, tidak pandang bulu, tidak ada pilih kasih, dan benar-benar memihak pada kebenaran serta keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Jangan sampai kekuasaan membuat lupa diri. Jadilah pemimpin yang menyejahterakan, bukan menindas. Jadilah penegak hukum yang menjadi tempat rakyat berlindung, bukan yang ditakuti karena pemerasan dan pungli. Keadilan harus nyata, harus terasa merata di seluruh pelosok negeri. Karena sesungguhnya, keberkahan negara ini ada ketika para pemimpinnya takut kepada Allah dan berlaku adil kepada semua warga tanpa terkecuali,” tutup Habib Salim Jindan Baharun.

Publik pun berharap, mutasi besar ini membawa angin segar, menyingkirkan oknum nakal, dan melahirkan kepemimpinan kepolisian yang makin bersih, berwibawa, serta benar-benar menjadi garda terdepan perlindungan hak-hak masyarakat.

(Tim Redaksi RI1tv.comjakarta)