PRABOWO TEGAS BERANTAS MAFIA PAJAK, MENKEU PURBAYA BONGKAR SKANDAL RP500 MILYAR, HABIB JINDAN BAHARUN SERUKAN USUT MAFIA PAJAK 500 MILIAR PERUSAHAAN PASURUAN

Jakarta RI1tv. com, 25 Maret 2026 – Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap tegasnya dalam memberantas mafia pajak, menyatakan bahwa tidak akan ada kompromi dalam menangani praktik yang merugikan negara. Hal ini disampaikan dalam pidato terkait penegakan hukum ekonomi beberapa waktu lalu, di mana Prabowo menekankan pentingnya menutup kebocoran kekayaan negara dan membongkar jaringan mafia yang ada di dalam sistem pemerintahan.

“Kalau sumber daya kita bocor, darah kita hilang. Mafia apa pun, termasuk mafia pajak, harus dibongkar hingga akar-akarnya. Tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan sistem untuk mencuri uang rakyat dan negara,” tegas Prabowo, sebagaimana dikutip dari pidatonya pada 29 Oktober 2025 lalu.

Menkeu Purbaya Bongkar Skandal Pajak Baja Rp500 Miliar

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan telah membongkar skandal pajak masif yang melibatkan tiga perusahaan baja dengan potensi kerugian negara lebih dari Rp500 miliar (rentang 2016-2019). Modus yang digunakan adalah penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tidak benar dan penyembunyian omzet melalui rekening pribadi.

“Kerugian sementara sekitar Rp510 miliar, namun potensi bisa mencapai Rp583,36 miliar. Kami telah melakukan penggeledahan dan akan menindaklanjuti proses hukum tanpa pandang bulu,” ujar Purbaya pada 5 Februari 2026. Ia juga menegaskan bahwa pejabat terkait tidak bisa disogok dan seluruh pelaku akan dihadapkan pada hukum.

Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur juga telah menangani beberapa kasus pengelapan pajak, seperti kasus PT SBI pada Juni 2025 dengan kerugian Rp890 juta dan kasus pengusaha di Sidoarjo pada September 2024 dengan kerugian sekitar Rp529 juta.

Habib Salim Serukan Usut Kasus Mafia Pajak Perusahaan Pasuruan sekitar Rp. 500 Miliar selama 19Tahun

Habib Salim Jindan Bahrun Presiden Majelis Dzikir Prabowo RI-1 menyampaikan komentarnya terkait kasus dugaan pengelapan pajak Rp500 miliar di perusahaan Jawa Timur. Dan Mengusulkan usut Perusahaan Pasuruan dugaan Penggelapan Pajak Rp.500 Miliar selama 19Tahun. Meskipun sebelumnya ia lebih Meneriakkan Berantas Mafia Tanah, ia menekankan tidak kalah pentingnya penegakan hukum terhadap mafia pajak.

“Kasus seperti ini adalah bukti bahwa kejahatan ekonomi masih mengancam stabilitas negara. Saya mendesak agar kasus pengelapan pajak Rp500 miliar tersebut diusut tuntas, tidak hanya sampai pada level operasional tetapi juga pada pihak yang mungkin menjadi dalang di baliknya,” ujar Habib Salim Jindan Baharun. Ia juga meminta usut Perusahaan Pasuruan PT KDN atas dugaan Pencucian Uang dan Penggelapan Pajak Rp. 500 Miliar, Dan termasuk sadis Perusahaan ini mencoba mengkriminalisasi dan menakut nakutin saksi kunci dengan Laporan Polisi yang sengaja di buat Perusahaan di Polres Pasuruan. Dengan segala Ketakutan saksi Kunci Mengajukan Permohonan Perlindungan Hukum Kepada Bapak Presiden dan Alhamdulilah Allah SWT Mengirim Kami dari Kantor Pengacara Presiden Majelis Dzikir Prabowo RI-1 Untuk Membantu dan menjadi Penasehat Hukum dan Spritual Saksi Kunci yang berinisial M,

Dan Kami sudah mendatangi langsung Perusahaan tersebut dengan didampingi Habib Ahmad Al Hamid Pasuruan Kepala Perwakilan Majelis Dzikir Prabowo RI-1 dan Ketua Tim Pengacara Presiden Wilayah Jawa Timur Mabes Al-hamid Pasuruan yang terletak dekat Masjid Tiban, Ujar Habib Jindan Baharun.

Dan menambahkan bahwa pemberantasan mafia pajak harus menjadi prioritas agar sumber daya negara bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.

Tim Redaksi RI1tv.com Jawa Timur